Jalan Panjang Kedaulatan Rupiah

12 Desember 2016 21:38
Wiwiek Sisto Widayat, Direktur Eksekutif Bank Indonesia Kepala Perwakilan Wilayah (KPW) Sulawesi Selatan

MAKASSAR,INIKATA,com – Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo memberi signal untuk keluar dari nilai tukar Dollar AS, alasannya kondisi ekonomi Indonesia menjadi negatif di bawah bayang-bayang nilai tukar ucle sam itu.

Signal Presiden ini menyangkut kedaulatan ekonomi nasional. Masih cukup kuat ingatan bangsa kita terhadap kasus perebutan pulau Legitan yang kemudian memaksa Mahkamah Konstitusi (MK) mengikhlaskan melepas pulau tertular itu lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alasan MK rupanya sederhana, masyarakat di pulau itu sudah tak lagi menggunakan uang kartal rupiah dalam transaksi sehari-hari.

” Mata uang rupiah juga masalah kedaulatan bangsa kita,” ungkap Wiwiek Sisto Widayat, Direktur Eksekutif Bank Indonesia Kepala Perwakilan Wilayah (KPW) Sulawesi Selatan, ditemui disela-sela jumpa pers laporan bulanan BI awal Desember ini.

Rupiah yang menjadi nama mata uang Indonesia seringkali dikaitkan dengan rupee India, namun menurut Adi Pratomo, salah seorang sejarawan Indonesia rupiah berasal dari bahasa Mongolia. Dalam bahasa tersebut kata aslinya rupiah (tanpa huruf h) yang artinya perak. Namun karena pelafalan orang Indonesia, khususnya Jawa, maka terbentuklah kata rupiah.

Uang kartal modern dikenali pembuatan dan penggunaannya setelah penjajah Belanda datang, barulah pemerintah Hindia Belanda (sebutan wilayah Indonesia sebelum merdeka) mendirikan De Javasche Bank tahun 1828. De Javasche Bank ini merupakan cikal bakal Bank Indonesia sekarang. Dan dari De Javasche Bank inilah terbit mata uang Sen dan Gulden. Kedua uang ini diciptakan khusus untuk dipergunakan di Hindia Belanda saja.

Pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih kependudukan Belanda atas Hindia-Belanda. Pada masa ini salah satu kebijakan yang dilakukan adalah menarik semua uang terbitan Belanda dan kemudian menyusun bank Nanpo Kaihatsu Ginko. Melalui bank ini Jepang mencetak mata uang sendiri. Uang yang dicetaknya masih menggunakan bahasa Belanda. Namanya “Gulden Hindia Belanda.

Menjelang berakhirnya pendudukan di Indonesia, Jepang mencetak uang baru lagi. Mungkin hal ini dilakukan upaya menyenangkan hati rakyat Indonesia. Pasalnya uang yang tercetak kali ini berbahasa Indonesia dan diberi nama “Rupiah Hindia Belanda”. Nah setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, mungkin karena situasi politik dan ekonomi yang masih kacau, ketiga uang ini baik gulden terbitan Belanda, gulden cetakan Jepang, dan Rupiah Hindia Belanda, semuanya masih tetap digunakan oleh masyarakat.

Kondisi semakin parah setelah tentara Sekutu mendarat di Indonesia dan berusaha menduduki Indonesia kembali. Tentara sekutu ini juga dikenal sebagai Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Setelah di sini salah satu yang dilakukannya adalah menarik semua Gulden yang dulu pernah dicetak sebelum masa pendudukan Jepang. Lalu kemudian mulai menerbitkan uangnya sendiri di Indonesia Timur yang banyak disebut sebagai “Gulden NICA” atau uang NICA.

Kalau diperhatikan gambar uang NICA, kita akan tahu bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Bahkan gambarnya pun berupa Ratu Wilhelmina, Kepala Negara Belanda saat itu. Begitu juga lambang kerajaannya. Karena hal-hal tersebut maka pejuang kemerdekaan Indonesia dengan tegas menolak uang itu. Dan saat uang NICA mulai masuk ke wilayah pulau Jawa, Bung Karno segera mendeklarasikan bahwa uang NICA itu ilegal. Sebagai alternatifnya, uang Rupiah Hindia Belanda cetakan Jepanglah yang dijadikan pilihan untuk digunakan alat pembayaran pada saat itu, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatra.

Akibat Uang NICA tersebut, pemerintah Indonesia yang baru lahir berkat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 mulai mengambil langkah-langkah untuk menerbitkan uang sendiri. Masalahnya, sumber daya yang dibutuhkan untuk mencetak uang tidaklah kecil. Selain itu, tentara Sekutu berusaha menyerang pabrik percetakannya guna mencegah penerbitan uang tersebut.

Setelah melampaui perjuangan berat, pemerintah Indonesia akhirnya berhasil merilis uang pertamanya pada 3 Oktober 1946, dikenal juga sebagai “Oeang Republik Indonesia”, atau ORI. Saat itu dideklarasikan bahwa semua uang terbitan Jepang harus ditukar dengan ORI hingga tanggal 30 Oktober di tahun yang sama. Standar nilai tukarnya ditetapkan dengan patokan 50 Rupiah Hindia Belanda = 1 ORI. Pemerintah juga menyatakan bahwa satu ORI memiliki nilai setara dengan 0.5 gram Emas. Rupiah Hindia Belanda yang masih beredar setelah bulan Oktober dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun selang beberapa waktu ORI mengalami masalah. Karena pemerintah mencetaknya dalam jumlah banyak dengan maksud untuk mengisi kas negara, namun berefek juga pada inflasi yang membumbung tinggi. Hal tersebut sesuai hukum ekonomi.

Setelah terbentuk NKRI, dalam hal sistem keuangan pemerintah berupaya untuk menghapuskan hal-hal yang berbau Belanda. Salah satu yang dilakukannya adalah menggantikan mata uang terbitan Belanda berdenominasi rendah dengan koin Rupiah pecahan 1, 5, 10, 25, dan 50 sen, serta penerbitan uang kertas 1 dan 2 1/2 Rupiah.

Selain itu pemerintah juga menasionalkan De Javasche Bank dan merubah namanya menjadi Bank Indonesia. Di tahun 1952-1953, Bank Indonesia mulai merilis uang kertas baru, mulai dari 1 Rupiah hingga 100 Rupiah. Ini menandai periode baru dalam sejarah Rupiah, dimana penerbitan dan peredaran uang kertas Rupiah kini menjadi tugas Bank Indonesia, sedangkan uang koin masih ditangani oleh Pemerintah secara terpisah. Barulah pada masa Orde Baru, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mencetak dan menerbitkan uang, baik dalam bentuk koin ataupun kertas, serta mengatur peredarannya.

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Pemberlakukan kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi non tunai efektif dilakukan sejak 1 Juli 2015. Sementara kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai telah diberlakukan sejak diundangkannya UU Mata Uang pada 28 Juni 2011.

PBI ini juga mengatur pencantuman harga dalam Rupiah. Misalnya, di wilayah-wilayah perbatasan seperti Batam, Bintan, Sebatik dan lain-lain, harga barang selama ini dicantumkan dalam mata uang negara tetangga, maka saat ini harus dicantumkan dalam rupiah. Begitu juga promo-promo yang dilakakan travel agent, seharusnya sudah menggunakan rupiah, tidak lagi dolar seperti yang selama ini dilakukan.

Uang NKRI Pertama

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 69 pada 17 Agustus 2014 yang lalu, mencatat momentum sejarah baru lagi bagi rupiah. Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengeluarkan pecahan uang yang bertuliskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mata uang NKRI yang pertama ini baru untuk pecahan Rp100.000. Uang yang beredar selama ini masih berlaku dan kalau sudah lusuh akan ditarik secara bertahap dari peredaran. Ke depan, seperti diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, seluruh pecahan uang NKRI secara bertahap akan dikeluarkan selama tiga tahun ke depan.

Secara kasat mata, uang NKRI tersebut nyaris sama dengan uang pecahan Rp100.000 sebelumnya yang sudah lama beredar di masyarakat. Perbedaan yang cukup mencolok pada uang lama dengan uang pecahan emisi 2014 adalah tulisan Bank Indonesia diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pada uang sebelumnya yang menandatangani hanya Gubernur BI dan Deputi Gubernur BI. Sedangkan di uang NKRI tersebut yang menandatangani adalah Gubernur BI dan Menteri Keuangan.

Perbedaan lainnya adalah penulisan gelar lengkap tokoh proklamasi yang menjadi latar bagian depan uang tersebut, yakni Dr. (H.C) Ir. Soerkarno dan Dr. (H.C) Drs Mohammad Hatta. Sebelumnya hanya DR.IR.Soekarno dan DR.H.Mohammad Hatta.

Uang NKRI berarti dijamin kedaulatannya oleh pemerintah dan negara terlibat langsung dalam penerbitannya. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang di mana pemerintah mempunyai peran dalam menentukan kriteria dan bentuk uang yang akan beredar di Indonesia. Sementara BI, bertanggung jawab melakukan pengawasan dan peredarannya sebagai perannya dalam pemegang otoritas moneter.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, penggantian tersebut bukan tanpa alasan dan makna. Penggunaan beberapa kata ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ serta tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam uang rupiah kertas tersebut menegaskan makna filosofis rupiah sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Menurut Asral Mashuri Deputi Direktur Departemen Pengelolaan Uang BI, pencetakan uang kartal ini detail dan diatur dalam undang-undang. “Maslah logo pun harus sesuai dengan aturan bahkan tidak boleh sembarang meberi gambar atau grafis di uang kita,” ungkap Asral saat bertemu dengan ratusan wartawan ekonomi se-Indonesia dalam Temu Wartawan Daerah di Jakarta, bulan oktober Silam.