Apa Kata Pengamat Soal Geliat Bulukumba? Berikut Ulasannya

17 April 2017 20:55
Dr Syamsudin Maldun

PEMERINTAH Daerah Kabupaten Bulukumba kembali akan menerima penghargaan nasional. Dikabarkan, Bupati Bulukumba AM. Sukri Sappewali akan segera bertolak ke Surabaya untuk menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri selaku Kepala Daerah berkinerja baik tingkat nasional. Penyerahan penghargaan yang rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo ini akan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah 25 April 2017 mendatang di Surabaya.

Hanya ada dua kabupaten di Sulsel yang menerima penghargaan bergengsi ini. Yaitu, Bupati Bulukumba dan Bupati Sidrap.

Koleksi penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba ini rupanya sering menjadi bahan kajian yang digelar di lokasi yang berjarak ratusan kilometer dari Kota Bulukumba. Demikian dengan pengkaji yang justru berasal dari daerah lain. Mengapa demikian?

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Bosowa Makassar, Syamsuddin Maldun, mengatakan bahwa Kabupaten Bulukumba yang dinahkodai oleh AM. Sukri Sappewali bersama Tomy Satria Yulianto memang banyak mencuri perhatian akademisi. Alasannya, berbagai penghargaan yang diterima Pemkab Bulukumba itu adalah bentuk pengakuan negara atas torehan prestasi.

“Bahasa lain dari penghargaan adalah pengakuan atas sebuah prestasi. Pak Sukri dan Pak Tomy seperti memaksa perhatian kita tertuju ke Bulukumba,” ujar Syamsuddin sedikit berseloroh, Senin (17/4/2017).

Doktor Administrasi Publik lulusan Universitas Negeri Makassar ini mengaku bahwa Kabupaten Bulukumba kini menjadi titik perhatian ilmuan, khususnya yang berkecimpung di bidang kebijakan publik. Menurut dia, Bulukumba adalah salah satu di antara sedikit kabupaten di Sulsel yang berhasil menyita perhatian pengamat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, akademisi yang beberapa periode menjabat sebagai Ketua Jurusan Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Bosowa Makassar ini menyampaikan beberapa poin yang ia sebagai faktor penopang utama atas lahirnya penghargaan itu.

Pertama, kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati. Ditinjau dari sudut ilmu Administrasi Publik, kata Syamsuddin, kepala daerah sebagai leader pengambilan kebijakan berperan sangat vital. Kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah akan menimbulkan efek domino pada jajaran birokrasi dibawahnya.

“Pemimpin adalah the only figur that guarantee the success of system and organization, maka jika pemimpinnya terbelah, lalu siapa yang memastikan perumusan kebijakan publik dibuat sesuai yang seharusnya?” papar Syamsuddin.

Lebih jauh, pria kelahiran Pinrang ini mengatakan kekompakan pasangan kepala daerah hingga di usia pemenrintahan menjelang dua tahun merupakan prestasi yang luar biasa. Sebab di banyak tempat keretakan terjadi bahkan hanya dalam hitungan bulan.

Oleh karena itu, Syamsuddin menduga, keduanya saling menghormati posisi masing-masing. AM. Sukri Sappewali sebagai bupati memberikan ruang yang semestinya kepada Tomy Satria Yulianto layaknya sebagai wakil bupati. Sebaliknya, Tomy Satria juga menyadari posisinya sebagai wakil sehingga bisa menempatkan dirinya di tempat yang tepat.

Kedua, sosok Tomy Satria Yulianto dianggap sosok visioner. Ia memiliki sejumlah gagasan inovasi kebijakan. Selain itu, karakter Tomy yang mudah berbaur dengan masyarakat membuatnya dapat lebih mudah mendeteksi keinginan-keinginan masyarakat yang tak terucapkan.

Ketiga, kebijakan publik diciptakan dengan maksud sebagai solusi atas kebuntuan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebuah kebijakan, kata Syamsuddin, tidak bisa dikatakan sukses hanya karena telah melewati pos legislasi di DPRD. Lebih dari itu, kebijakan harus bisa berdaya-guna sebagai solusi atas kebuntuan masalah.

“Agar dapat berdayaguna secara maksimal, sebuah kebijakan harus memperoleh dukungan dari masyarakat,” tegas dia.

Tapi bagaimana jika masyarakat tidak menaruh kepercayaan pada pemerintahnya? Lagi-lagi ia menyatakan apresiasinya. Menurutnya, ‘Program Semalam Di Desa’ yang digagas Pemkab Bulukumba adalah solusi cerdas untuk membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Meski demikian, pria berkacamata yang juga memimpin Departemen Kajian Strategik dan Analisis Kebijakan Publik pada Lingkar Data Indonesia ini sedikit menyampaikan saran kepada Pemkab Bulukumba. Sebagaimana disiplin ilmu yang ia geluti, menurutnya, penting bagi Pemerintah daerah manapun agar menjelaskan kepada masyarakat tentang sejumlah keterbatasan yang dihadapi pemerintah.

“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mempertimbangkan sejumlah keterbatasan, keterbatasan waktu, sumber daya (tenaga), dan pendanaan,” jelasnya.

Dengan penjelasan itu, kata Syamsuddin, setidaknya bisa bermakna sebagai usaha untuk memposisikan cara pandang masyarakat sama dengan pemerintah. (**)

Penulis: Dr Syamsudin Maldun